Jaya Monong Tidak Ditempat, Massa Demo Tuntut Komitmen Bupati Gunung Mas

GUNUNG MAS - Aliansi masyarakat gunung mas (AMGM) melakukan aksi demostrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gunung Mas di lanjutkan ke Kantor Bupati Gunung Mas, Senin 9/1/2022.

Yepta Dirharja sebagai Koordinator aksi Aliansi masyarakat Gunung Mas mengatakan, pihaknya melakukan demonstrasi ke kantor DPRD tersebut, dalam rangka meminta bersama-sama mendatangi Kantor Bupati Gumas. Hal itu untuk menindaklanjuti komitmen satu tahun lalu menyatakan sudah habis toleransi kepada perusahaan besar swasta (PBS) yang melewati jalan umum.

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

 Gambar : Yepta Diharja, Koordinasi Masa Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) Saat Menyampaikan Orasi di Kantor Bupati Gumas

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

“Aksi ini, sebenarnya kita ingin melihat, kita ingin mendengar apa permasalahan, apa progresnya, apakah jalan ini ada atau tidak, cuma sangat disayangkan bapak bupati tidak ada, sedang perjalanan dinas ke Jakarta. Jadi kita memberikan ruang lagi untuk melakukan diskusi dengan beliau, ” ucap Yepta .

Nantinya, kata dia, melalui diskusi yang direncanakan dapat tercapai mufakat dan komitmen yang serius dalam menindaklanjuti keingian dari masyarakat terkait jalan yang dilalui PBS. Apabila tidak ada solusi, maka solusinya akan dilakukan class action.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

 “Jalan terakhir nanti yakni ada class action, melaporkan pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kalau memang ini tidak ada keseriusan sama sekali untuk melakukan yang dikehendaki yaitu membuat jalan khusus, ”tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Gumas, Untung J Bangas, mengakui sebenarnya tidak perlu sampai terjadinya aksi demonstrasi. Karena, pihaknya merupakan wakil dari masyarakat yang bisa menyampaikan aspirasi dan menyuarakan hal tersebut.

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

“Tetapi inilah keadaan kita, yang saat ini memang terus terang saya tidak bisa mewakili semuanya dan beberapa orang yang saat ini mendukung semua itu, karena kalau kita melihat secara aturan angkutan PBS itu tidak ada legalitas secara undang-undang dan perda serta Amdal, ” ujarnya.

Hal senada, disampaikan Anggota DPRD Gumas, Punding S Merang. Ia menuturkan kegiatan yang dilaksanakan dari masyarakat ini memang sangat baik. Karena itu, pihaknya sangat menghargai atas kepedulian terhadap apa yang terjadi ditengah masyarakat yang ada saat ini.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

“Kegiatan yang dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah demi kita bersama, kami juga merasakan bagaimana rasanya melalui jalan itu dan dilalui oleh para PBS, ” pungkas dia.

Terpisah, Informasi dari Asisten II Pemda Gumas Richard FL mengakui aksi dari AMGM tersebut sebenarnya sudah ditunggu dari Bupati Gumas, Jaya S Monong pada tanggal 5 Januari lalu. Tetapi diundur di tanggal 9 Januari.

“Bupati ada pertemuan di Jakarta dan itu tidak bisa diwakilkan, ” ucapnya.